Pages

ShareThis

Jumat, 30 Desember 2011

DPR Dianggap Setujui Pembantaian Rakyat di Sudan

TRIBUNNEWS.COM - Sikap politik delegasi DPR Indonesia yang tergabung dalam Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) antara Indonesia dan Sudan yang meminta masyarakat internasional untuk menghentikan tekanan internasional kepada rakyat dan pemerintah Sudan pada 27 Desember 2011 merupakan tindakan yang menyalahi Konstitusi dan prinsip politik luar Negeri Indonesia.

Sikap yang juga menolak tuntutan Mahkamah Internasional (ICC) terhadap Presiden Sudan, Omar El-Bashir, tersebut tidak hanya menunjukkan persetujuan Indonesia terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan dan kekerasan yang telah dilakukan di Sudan dengan menggunakan kekuatan militer. Tetapi juga merusak citra Indonesia di kancah internasional dan mengaburkan hukum internasional yang selama ini telah disepakati.

Demikian ditegaskan Pjs. Direktur Eksekutif HRWG Choirul Anam dalam rilis yang diterima Tribunnews.com,Sabtu (31/12/2011).

"Dorongan delegasi DPR RI kepada pemerintah Sudan untuk melanjutkan upaya mengatasi konflik di Darfur dengan menggunakan cara-cara yang selama ini dilakukan sama halnya dengan persetujuan Indonesia terhadap pembataian lebih dari 300 ribu jiwa lebih yang terjadi di Darfur," tulis Choirul Anam.

Hal itu terjadi karena pemerintah Sudan tetap menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan kelompok gerakan yang dianggap pemberontak.

"Melalui pasukan militer yang disponsorinya, Pemerintah Sudan membombardir desa-desa secara membabi-buta, membunuh warga sipil, anak dan perempuan terus mengalami tindak kekerasan," lanjut Choirul Anam.

http://www.tribunnews.com/2011/12/31...akyat-di-sudan

tambah lagi PRESTASI BODOH DPR :capedes

sivaruck 31 Dec, 2011

Mr. X 31 Dec, 2011
-
Source: http://ideguenews.blogspot.com/2011/12/dpr-dianggap-setujui-pembantaian-rakyat.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.